Resolusi Baru Sektor Pertanian

Filed in Majalah, Topik by on 03/01/2021

Sumberdaya berperan penting dalam pengembangan sektor pertanian.

Pandemi korona menjadikan sektor pertanian banyak dilirik. Potensi pengembangannya tergantung pada sumberdaya.

Musim kemarau 2019 berdampak pada sektor pertanian salah satunya komoditas padi. Luas panen padi di Indonesia pada periode 2018—2019 turun 6,14%. Adapun produksi dan produktivitas masing-masing turun menjadi 7,76% dan 1,72%. Namun, 2020 seakan membawa angin segar. Kinerja produksi beras cukup aman sampai akhir tahun. Musababnya luas panen padi meningkat dari 54,59 juta hektare (2019) menjadi 55,56 juta hektare (2020) atau setara dengan peningkatan 1,04%.

Dampaknya terhadap produksi beras pada 2019 semula 31,29 juta ton meningkat menjadi 31,63 juta ton (meningkat 1,09%). Lain halnya dengan produktivitas padi yang tidak mengalami peningkatan yakni 5,11 ton per hektare. Salah satu faktor penyebabnya yakni nyaris tidak terjadi perubahan teknologi yang signfikan. Peningkatan itu sesuai dengan pertumbuhan positif di sektor pertanian selama 2 kuartal (Q) berturut-turut pada tahun 2020.

Tanaman pangan

Bawang merah menjadi salah satu komoditas hortikultura yang berperan dalam pertumbuhan positif di sektor pertanian.

Pada kuartal kedua 2020 sektor pertanian tumbuh 2,19% dan pada kuartal ketiga sektor pertanian kembali tumbuh 2,15%. Kinerja pertumbuhan positif itu amat kontras dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terkontraksi minus 5,32% pada kuartal kedua dan minus 3,49% pada kuartal ketiga. Di dalam sektor pertanian, subsektor tanaman pangan dan hortikultura mencatat kinerja pertumbuhan paling tinggi, yaitu masing-masing 7,14% dan 5,60% pada kuartal ketiga 2020.

Komoditas yang paling berperan adalah buah-buahan seperti jeruk, mangga, pisang, dan pepaya. Sayuran khas Indonesia seperti bawang merah dan cabai juga ikut andil. Namun, ketergantungan pada musim dan produksi yang berfluktuasi juga ikut memengaruhi kinerja subsektor secara umum.

Indonesia masih harus tergantung pada bawang putih impor yang cukup besar hingga 95%. Kondisi itu menarik. Pasalnya selain pertumbuhan dari segi komoditas, peningkatan juga terjadi pada jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor pertanian. Pada kuartal ketiga 2020 tercatat tenaga kerja meningkat menjadi 14,68% yang semula 13% pada 2019. Artinya sektor pertanian mendapat ‘limpahan’ tenaga kerja dari sektor lain seperti industri dan jasa yang umumnya di perkotaan.

Potensi pemanfaatan fenomena itu adalah tenaga kerja pertanian kini memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan memadai. Maka dari itu diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi dan produktivitas tenaga kerja perdesaan.

Itu artinya prospek agribisnis pada 2021 dan tingkat profitabilitas usaha pertanian dalam arti luas (peternakan, perikanan, dan kehutanan) amat tergantung pada resources endowment. Kualitas pendidikan sumber daya manusia, kemampuan dan teknik budidaya, sistem produksi, penguasaan teknologi baru, laju inovasi, serta faktor-faktor lain. Oleh karena itu, perumusan strategi dan implementasi korporatisasi petani dan nelayan atau sistem dan usaha agribisnis di lapangan bukan semata persoalan manajemen bisnis di tingkat mikro.

Strategi itu perlu dikaitkan dengan formasi kebijakan di tingkat makro dan kemampuan menyiasati dan menemukan terobosan strategi di tingkat entrepreneur. Mengingat sistem agribisnis adalah suatu rangkaian sistem usaha berbasis pertanian dan sumberdaya lain dari hulu sampai hilir.

Rekomendasi kebijakan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, paradigma pembangunan yang terintegrasi itu dinamakan Korporasi Petani dan Nelayan (KPN). KPN dapat berupa suatu format kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani atau nelayan. KPN juga dapat berupa suatu sistem terintegrasi dari hulu ke hilir, dari on-farm ke off-farm yang mampu menggerakkan perekonomian.

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja pembangunan sistem dan usaha agribisnis, khususnya dalam konteks pengembangan korporatisasi petani dan nelayan (KPN) sebagai berukut. Pertama, inisiasi awal untuk melakukan korporatisasi petani adalah dengan pembentukan kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang umumnya berbasis proksimitas wilayah atau sehamparan.

Kondisi alam mempengaruhi fluktuasi produksi dari sektor pertanian.

Sebagai organisasi masyarakat, Gapoktan juga dibangun berdasarkan prinsip-prinsip rasa saling percaya yang tinggi dan aktivitas usaha yang saling membutuhkan. Gapoktan yang maju dan berkembang pesat secara sosial-ekonomi menjadi basis utama pengembangan korporatisasi petani dan nelayan untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang lebih baik.

Kedua, penyelesaian payung hukum korporatisasi petani dan nelayan melalui suatu Peraturan Presiden (Perpres), sebagai panduan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mempercepat pengembangan korporatisasi petani. Aransemen kelembagaan itu sekaligus menjadi arah bagi pengembangan model bisnis yang efisien, bentuk hukum, skema/sumber pembiayaan, dan keterlibatan stakeholders terkait untuk mendukung proses transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat Indonesia umumnya.

Ketiga, pendampingan kepada petani dalam proses awal pembentukan kelembagaan korporatisasi petani dan nelayan, membangun tata kelola yang baik dalam sistem korporasi yang terbentuk. Pendampingan ini juga perlu melibatkan perguruan tinggi dan lembaga akademik lain, yang mampu meningkatkan jejaring dengan sektor perbankan, setidaknya dalam peningkatan jangkauan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan.

Keempat, pelibatan sektor usaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam skema pembiayaan, yang sekaligus menjadi bapak angkat pengasuh dari korporatisai petani dan nelayan. Penguatan jaringan seperti ini juga diharapkan mampu meningkatkan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lain, serta keberlanjutannya ke depan. (Prof. Dr. Bustanul Arifin, Guru besar Universitas Lampung dan Ekonom Senior INDEF)

Tags: , ,

 

Powered by WishList Member - Membership Software