Mencegah Senjakala Perunggasan

Filed in Majalah, Satwa by on 03/05/2019

Masalah perunggasan berlangsung berbilang tahun. Masalah di sektor itu bahkan selalu ajek diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain. Permintaan intervensi pemerintah dari pelaku industri perunggasan selalu menjadi catatan notulensi yang indah dari diskusi ke diskusi lain. Eksekusi tiada kunjung dilakukan. Akhirnya masalah bertumpuk tanpa solusi. Itulah yang dirasakan peternak rakyat hari-hari ini.

Khudori

Pada awal perkembangannya pada era 1980-an, industri perunggasan tumbuh tanpa sentuhan dan intervensi pemerintah. Berbeda dengan saudara dekatnya, daging sapi, industri unggas berkembang sendiri didorong oleh demand-driven. Semua lini mulai dari pembibitan, produksi ayam hidup (live bird), produksi telur layer (ayam petelur), pemotongan ayam hingga pedagang pengecer daging/telur bergerak dan berekspansi mengikuti insting bisnis masing-masing.

Dua kubu

Banyak pihak yakin perunggasan adalah industri yang mandiri dan tidak memerlukan intervensi birokrasi. Sampai akhirnya terjadilah bencana: ketidakseimbangan pertumbuhan pasokan dan konsumsi alias over supply. Peternak rakyat angkat tangan. Bencana over supply tidak bisa mereka selesaikan sendiri. Apalagi, di antara para pelaku –setidaknya—telah terbelah menjadi dua dengan kepentingan antagonistik: peternak rakyat dan perusahaan integrator.

Peternak rakyat dicirikan skala kecil (peliharaan kurang dari 5.000 ekor), rendah modal dan akses pasar, serta berteknologi sederhana. Sebaliknya, integrator bermodal kuat, pakai teknologi modern, terintegrasi secara vertikal, dan mengendalikan pasar. Integrator juga mengembangkan pola kemitraan dengan peternak, yang dapat kemudahan akses input produksi dan pasar.

Masalahnya, karena industri itu terlalu lama tumbuh tanpa sentuhan pemerintah dan hampir banyak lini diserahkan ke mekanisme pasar, intervensi pemerintah tak lebih seperti pemadam kebakaran: hanya memadamkan api. Intervensi tidak menyentuh akar masalah. Masalah industri perunggasan bersifat struktural, dari hulu ke hilir. Pertama, di hulu hampir semua input produksi impor.

Bukan hanya biang benih ayam (great-grand parent stock/GGPS) dan benih ayam (grand parent stock/GPS), tetapi juga input pakan (bungkil jagung dan kedelai). Ketika harga GGPS/GPS dan bahan pakan di pasar dunia naik atau nilai tukar rupiah tertekan, imbasnya langsung terasa di pasar domestik.

Kedua, dominasi integrator. Industri perunggasan terkonsentrasi pada segelintir pelaku, baik dalam penguasaan aset, omzet, maupun pangsa pasar. Integrasi pasar vertikal dan horizontal amat tinggi. Pada 2015, 80% pangsa pasar unggas dan 63% pangsa pakan ternak Indonesia dikuasai hanya lima pemain (Partners, 2017). Dampaknya pasar menjadi rentan.

Hasilnya di hulu peternak rakyat terjepit karena mereka terpisah dari integrasi vertikal hulu-hilir. Padahal, mereka amat tergantung pada integrator, baik day old chicks (DOC), pakan, maupun obat-obatan. Di hilir, pedagang eceran dan konsumen akhir ayam dan telur selalu terombang-ambing oleh harga. Pemerintah mengintervensi untuk menyeimbangkan keadaan. Pertama, mengendalikan pasokan dengan membatasi produksi DOC FS (Final Stock) berikut mengatur distribusi kuotanya.

Itu dilakukan dengan cara mengatur kuota impor GPS, mengontrol populasi bibit ayam dan mengawasi harga DOC FS. Intervensi pemerintah menyisakan ketidakadilan. Sesuai Pasal 20 Permentan 32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, 88% kuota DOC FS layer untuk peternak kecil dan menengah, 10% buat peternak besar di atas 100 ribu ekor, dan 2% buat internal integrator.

Pakan menempati pos terbesar hingga 70% dalam industri perunggasan.

Pengaturan kuota itu dinilai memenuhi rasa keadilan dan meredam potensi persaingan tak seimbang. Sementara alokasi kuota DOC broiler sebesar 50% untuk perusahaan integrator dan 50% buat pelaku usaha mandiri, koperasi dan/atau peternak (Pasal 19) masih menyisakan risiko persaingan tidak seimbang. Integrator yang jumlahnya segelintir mendapatkan jatah produksi 50%.

Hal itu berpotensi berhadapan langsung dengan peternak nonintegrator dan mandiri yang berjumlah ratusan bahkan ribuan pelaku. Ini dinilai belum mencerminkan rasa keadilan dan potensial menimbulkan persaingan tidak seimbang. Karena itu, alokasi kuota ini sebaiknya diatur ulang guna menciptakan rasa keadilan.

Kedua, pengaturan harga acuan ayam dan telur di tingkat produsen dan konsumen seperti tertuang dalam Permendag 96/2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen. Namun, beleid harga acuan masih menyisakan masalah, terutama terkait efektivitasnya. Layaknya acuan, aturan itu tak mengikat dan tak ada sanksinya.

Ujung-ujungnya harga ayam dan telur fluktuatif. Respons pemerintah juga melukai rasa keadilan: reaktif saat harga tinggi, tapi cuek bebek saat harga jatuh dan peternak rakyat terpuruk. Sejak September 2018 harga ayam dan telur anjlok di bawah biaya produksi, bahkan pekan kedua April 2019 harga ayam hanya Rp15.000 per kg, jauh dari harga acuan pembelian di produsen: Rp20.000—Rp22.000 per kg.

Pasar terpisah

Penting disadari, industri perunggasan salah satu pilar penting penggerak ekonomi rakyat. Bukan saja sebagai penyedia lapangan kerja yang besar, industri itu juga membuka akses yang luas bagi warga untuk mengonsumsi sumber protein yang baik dengan harga terjangkau. Industri itu juga satu dari sedikit sektor yang berkinerja baik, yang ditunjukkan oleh surplus produksi yang konsisten.

Intervensi pemerintah diperlukan agar pilar ekonomi rakyat ini tidak terpuruk dan justru menuju senjakala. Agar tidak salah, intervensi mesti tepat menusuk jantung masalah: ketidakseimbangan antarpelaku. Pertama, pemisahan pasar ternak. Integrator melayani pasar premium, yakni pasar hotel, restoran dan katering, pasar modern, dan pasar ekspor melalui rantai dingin (cold chain).

Industri perunggasan penggerak ekonomi karena sebagian besar pelakunya adalah masyarakat. Perunggasan sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja yang besar.

Sebaliknya, pasar tradisional dilayani peternak rakyat melalui rantai segar (fresh chain). Pemisahan pasar akan mengeliminasi watak predatorik integrator. Saat ini, 90% komoditas ayam (produksi peternak rakyat dan integrator) dijual dalam bentuk hidup di lapak yang sama: pasar basah. Sisanya dipasarkan dalam bentuk aneka olahan. Pemisahan pasar mesti diikuti pembagian ulang kuota DOC dan pengawasan ketat.

Kedua, integrator wajib menyelesaikan integrasi hingga ke hilir. Integrator wajib membangun rumah pemotongan unggas plus cold storage dan industri pengolahan seperti diatur Permentan 32/2017. Integrator harus mengintegrasikan seluruh mata rantai nilai dari produksi primer, distribusi, pengolahan, pemrosesan hingga penjualan di pasar dengan pendekatan from feed to meat. Langkah itu selain memperbesar nilai tambah juga jadi solusi over supply. Agar berjalan, pemerintah bisa memberikan insentif menarik.

Ketiga, menyediakan harga khusus jagung untuk pakan ternak. Pakan merupakan komponen utama di industri perunggasan, mengambil porsi 70% dari ongkos produksi. Tinggi rendahnya harga jagung akan menentukan harga ayam dan telur. Pasokan jagung yang pasti dengan harga terjangkau merupakan pilar penting untuk mewujudkan industri perunggasan yang kompetitif, tak hanya di dalam negeri tapi juga di kawasan dan dunia.

Industri perunggasan harus kembali diberdayakan agar menjadi penopang hidup warga, terutama rakyat kecil. Penyerapan tenaga kerja di industri pembibitan, pabrik pakan, budidaya, obat-obatan/vaksin, peralatan dan pascapanen mencapai 3,75 juta dengan nilai lebih Rp100 triliun (Diwyanto, 2015). Berkat revolusi peternakan, industri perunggasan berkembang pesat dan jadi pemasok protein murah. Pada 2016, produksi ayam ras pedaging 1,72 miliar ton, ayam ras petelur 105,74 juta ton, ayam buras 315,54 juta ton, telur (ayam buras, ras petelur, itik, itik Manila dan puyuh) 1,62 miliar butir.

Kini kita mampu mencukupi kebutuhan dari produksi sendiri untuk daging ayam dan telur, serta telur dan daging unggas lokal. Dengan harga terjangkau, partisipasi konsumsi daging unggas mencapai 65,56%, dan telur ayam 80%, tertinggi di antara produk pangan hewani. Dengan langkah-langkah simultan dan konsisten, bukan mustahil bakal tercipta industri perunggasan yang maju dan kompetitif. Terlalu sembrono membiarkan pilar ekonomi penting penopang hidup rakyat ini menuju senjakala.***

Tags: , , , ,

 

Powered by WishList Member - Membership Software