Hukuman Maksimal Bagi Pelaku Pemalsuan Pestisida

Filed in Peristiwa by on 23/10/2020

Kanit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter), Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), A.K.B.P., Sugeng Irianto, mengatakan penegakan hukum dalam penanganan kasus pestisida palsu seperti pada kasus di Brebes, Jawa Tengah, pada awal 2019 dan 2020 dapat dikenakan pasal berlapis. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan penggunaan UU RI Tahun 2019 Pasal 123 dan 124 dengan pidana maksimal 7 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar.

Lebih lanjut Sugeng menuturkan gambaran proses hukum itu dimulai dari pemberkasan dan penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan umum untuk diperiksa. Setelah lengkap, dilakukan penyerahan tersangka dan berkas perkara serta diakhiri dengan penghentian penyidikan. Aliran dana hasil dari pemalsuan pestisida pun dapat diperiksa alurnya dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan lebih lanjut.

Hukuman itu setimpal dengan perbuatan yang dilakukan para pelaku pemalsuan pestisida. Menurut Guru Besar Fakulatas Pertanian,  Institut Pertanian Bogor (IPB), sekaligus Ketua Tim Teknik Komisi Pestisida, Prof. Dr. Ir. Dadang, M.Sc., dampak negatif peredaran pestisida palsu dan ilegal antara lain merusak tanaman (fitotoksisitas), kegagalan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), menurunkan kepercayaan pada industri dan kios pestisida. Selain itu, pemakaian pestisida palsu dan ilegal merusak lingkungan serta kerugian dari segi waktu, biaya, dan tenaga.

Edukasi antipemalsuan sejak 2010

Pemalsuan pestisida pun dapat menggagalkan pencapaian program swasembada dan ketahanan pangan sebagaimana nawacita pemerintah dalam sektor pertanian. Dadang mengatakan biaya produksi bawang merah mencapai Rp100 juta—Rp150 juta per hektare. Dari jumlah itu biaya pestisida 20—30% setara Rp30 juta. Terdapat 30.000 ha kebun bawang merah di Kabupaten Brebes sehingga kerugian akibat penggunaan pestisida palsu sekitar Rp900 miliar per tahun. Angka yang sangat fantastis.

“Penggunaan pestisida yang terdaftar merupakan tindakan cerdas karena penggunan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan. Selain itu, menunjukkan bahwa pengguna sebagai masyarakat yang taat hukum,” kata Dadang. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, sekaligus Ketua Komisi Pestisida Republik Indonesia, Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M., menjelaskan bahwa setiap tahun ribuan produk pestisida ditarik surat izin edarnya karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada 2020 Kementerian Pertanian telah mengeluarkan aturan baru tentang uji mutu, uji efikasi, dan uji toksisitas melalui Kepmentan No. 11 Tahun 2020 Tanggal 3 Januari 2020 yang harus dipatuhi oleh para produsen. Dalam sambutannya, Sarwo juga mengatakan Direktorat Sarana dan Prasarana Pertanian pada 2020 telah melakukan penguatan terhadap fungsi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) pusat dan daerah sehingga dapat memberikan upaya preventif dalam bentuk penyuluhan terutama di kios-kios pertanian. Pun melakukan koordinasi dengan satuan tugas (satgas) pangan di Bareskrim Polri serta stakeholders lain.

Dr. Sarwo Edhy, SP. MM., mewakili Menteri Pertanian, juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CropLife Indonesia sebagai upaya bersama-sama pemerintah terutama Kementerian Pertanian, untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran pestisida palsu dan ilegal. Hal ini demi terwujudnya swasembada pangan juga untuk menjaga ketahanan pangan nasional dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan untuk lebih dari 270 juta jiwa masyarakat Indonesia. Terlebih saat pandemik yang terjadi saat ini, sektor pertanian masih bertumbuh sebesar 16,24 %, tertinggi di antara sektor lainnya sehingga harus dipertahankan dan difokuskan.

Direktur Eksekutif CropLife Indonesia, Agung Kurniawan, mengatakan bahwa perang terhadap pemalsuan produk ini tidak hanya dilakukan baru-baru ini saja. Namun sudah dilakukan sejak sepuluh tahun lalu. Dimulai dari 2010—2018 CropLife Indonesia berfokus pada edukasi dan kampanye di tingkat petani, PPL, kios, dan wadah bekas pestisida (container management). Kemudian, pada 2019—2020 berfokus pada sinergitas para stakeholders dari pusat dan daerah, terutama untuk penegakan hukum.

Kolaborasi berkelanjutan

Rencana untuk 2021—2022 pun sudah tersusun yaitu memperkuat kolaborasi berkelanjutan dengan melakukan pengawasan bersama dan pendekatan di level nasional. Agung berharap kasus yang terjadi di Brebes agar dapat menjadi role model bagi daerah-daerah lain mengingat Kabupaten Brebes merupakan daerah dengan pengguna pestisida terbesar se-Asia Tenggara. “Di tengah pandemik korona, kami lebih fokus terhadap topik antipemalsuan karena kami tidak ingin krisis kesehatan yang sudah terjadi di Indonesia berakibat juga menjadi krisis pangan akibat ulah oknum-oknum yang merugikan petani” imbuhnya saat membuka seminar nasional pada hari kedua tanggal 22 Oktober 2020.

Upaya yang dilakukan oleh CropLife Indonesia sejalan dengan kerangka kerja dan komitmen para anggota perusahaannya yang terdiri dari; BASF, Bayer, Corteva, FMC, Nufarm dan Syngenta, yang selalu menjunjung tinggi etika berbisnis yang mempunyai rasa tanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan menyampaikan misi dengan mengusung tema edukasi yang berbeda antara lain: Tanggung Jawab penggunaan (Stewardship) yang meliputi: Pengendalian Hama dan Penyakit Terpadu, Lima Aturan Utama Pestisida yang meliputi; Memahami label, Mengerjakan dengan hati-hati, Merawat sprayer (alat semprot) dengan baik, Menjaga kebersihan diri, dan Kenakan alat pelindung diri (APD) serta Pengelolaan Resistensi serta adopsi tehnologi pertanian lainnya termasuk Bioteknolgi dan Benih.***

 

 

 

 

Tags: ,

 

Powered by WishList Member - Membership Software