DAULAT PANGAN

Filed in Rubrik Tetap, seputar agribisnis by on 15/08/2019

Apa hubungan pertanian dengan kemerdekaan suatu bangsa? Bangsa yang merdeka harus memiliki ketahanan pangan yang kuat, kata Dr. Sardi Duryatmo, yang baru mendapatkan gelar akademik doktor dalam bidang ilmu komunikasi pertanian dari Institut Pertanian Bogor, 10 Juli 2019. Sebagai contoh dia mengingatkan sejarah Sultan Agung ketika mencoba mengusir Belanda dari Batavia 400 tahun silam.

Eka Budianta

Sultan Agung memerintah Mataram antara 1613-1645. Ia memilih Karawang sebagai basis, karena Karawang sentra padi, pangan utama bangsa kita. Begitu kata wartawan yang kita kenal sebagai redaktur pelaksana Majalah Trubus ini. ìSampai sekarang pun, pangan tetap dijadikan senjata. Termasuk dalam perang melawan impor pangan,katanya.



Kurang gizi

Pada awal pemerintahan Presiden Jokowi (2014), anggaran program kedaulatan pangan meliputi Rp67,3 triliun, yang kemudian ditingkatkan menjadi Rp103 triliun pada 2017. Sebagian dari anggaran itu diutamakan untuk subsidi benih dan pupuk, serta Upsus Pajale: upaya khusus padi, jagung dan kedelai. Pelaksananya adalah Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di antara sasarannya termasuk menanggulangi bahaya kelaparan dan kegagalan tumbuh kembang atau stunting.

Tentu bukan hanya Indonesia yang berjuang untuk mencapai daulat pangan ini, tetapi juga berbagai negara di seluruh dunia. Organisasi pangan sedunia (FAO) mencatat paling tidak 815 juta penghuni planet ini menderita gizi buruk. Dana Perserikatan Bangsa-bangsa untuk anak dan Pendidikan (UNICEF) mengumumkan 150 juta anak balita menderita stunting. Kedua fenomena itu membuat program kedaulatan pangan menjadi sangat penting.

Kedaulatan pangan (food sovereignty) dipahami sebagai hak setiap bangsa untuk memilih, mengupayakan, dan mencukupi pangan secara mandiri dan sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Kedaulatan pangan lebih dari sekadar ketahanan pangan (food security) dan kecukupan pangan (food sufficiency). Sejak 2015 kampanye untuk menegakkan kedaulatan pangan digalakkan di berbagai negara.

Terlepas dari upaya dan pembiayaan besar yang telah dilakukan, Indonesia masih harus bekerja keras untuk mendapatkan kedaulatan pangannya. Semua pembiayaan baru mencakup upaya perbaikan sarana dan prasarana serta meningkatkan produktivitas. Padahal, masalahnya tentu lebih dari sekadar penyediaan peralatan pertanian dan meningkatkan produktivitas. Perlu kerja-keras di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi dan permodalan petani yang harus dijalankan serentak.



Pasar dunia

Bertahun-tahun program untuk memenuhi kebutuhan satu desa satu penyuluh pertanian pun masih membutuhkan kerja keras. Pada akhir masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diakui bahwa pemerintah baru berhasil merekrut 48.000 penyuluh (27.000 pegawai negeri sipil dan 21.000 honorer). Padahal, di seluruh Indonesia terdapat 70.000 desa.

Pada Agustus 2019 Republik Indonesia berumur 74 tahun, terus mengembangkan pertanian

Dari sini, kita melihat pentingnya ilmu komunikasi pertanian. Belum banyak pakar di bidang ini. Di antara pakar komunikasi pertanian terdapat Dr. Ir. Djuara Lubis, Dr. Ir. Sarwititi, dan Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito yang membimbing Sardi hingga mendapatkan doktor dari Fakultas Ekologi Manusia IPB itu. Selebihnya para komunikasi pertanian dilakukan oleh konsultan, akademisi, wartawan, peneliti, para aktivis dan penulis buku-buku pertanian.

Di antara aktivis pertanian dan peternakan yang cukup vokal tergabung dalam Gerakan Pemuda/i Bertani – satu kelompok pembelajar yang terdiri atas beberapa ratus orang. Pelopornya Muhammad Arif Hidayat dari Jepara, Provinsi Jawa Tengah, kegiatannya meluas ke berbagai penjuru Indonesia.

Sesungguhnya, bangsa kita ini masih terjajah selama belum bisa menyediakan pangan bagi diri sendiri. Begitu jawaban yang muncul bila dilontarkan pertanyaan apakah hubungan kemerdekaan dengan pertanian. Namun, untuk para petani di Indonesia tetap bisa bertani meskipun penjajahnya datang silih berganti. Maksudnya, sekecil apa pun, selemah apa pun, para petani Indonesia tetap bersemangat untuk bekerja.

Meskipun begitu, seorang pegiat yang kritis memberikan catatan, Kualitas pertanian kita tetap menjadi acuan, apakah bangsa ini sudah benar-benar merdeka.î Artinya, apakah para pegiat pertanian sudah cukup dewasa dan memahami kebijakan politik, sosial, teknologi, dan ekonomi pertanian di kampung halamannya.

Akhir 2019 ini, Presiden Joko Widodo memulai babak kedua dari lima tahun pemerintahannya hingga 2024. Infrastruktur akan lebih digiatkan pembangunanya untuk mendekatkan perkebunan, pertanian, dan sentra-sentra produksi kelautan dengan pasar dunia. Selain itu, investasi juga akan lebih digenjot, sehingga desa, sawah, kebun dan ladang, benar-benar digarap dengan intens dan tidak hanya dinikmati sebagai pemandangan.

Sudah saatnya agribisnis, agroindustri, dan agromaritim dikerjakan secara profesional, dengan ilmu dan teknologi kekinian. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali mengembangkan sumberdaya manusia pertanian modern dengan optimal. Dr. Sardi Duryatmo berpesan, Pola penyebaran informasi mulai berubah karena lahirnya media baru berbasis digital. Oleh karena itu, konvergensi media menjadi keniscayaan. ***

 

Tags: , , ,

 

Powered by WishList Member - Membership Software